Informasiindo.com//Lamongan, 26 Februari 2026 – Adalah sebuah tragedi kemanusiaan dan ironi pembangunan ketika desa-desa yang berada di ring satu industri mengaku tidak pernah mencicipi sepeser pun dana CSR sejak perusahaan itu berdiri puluhan tahun silam. Bayangkan, warga harus hidup berdampingan dengan debu, kebisingan, dan limbah, sementara uang kompensasi sosial yang seharusnya menjadi hak mereka menguap entah ke mana. Ke mana perginya uang-uang itu selama berdekade-dekade? Apakah mereka dianggap tidak ada, atau memang sengaja ditiadakan dalam daftar penerima?
Di sisi lain, muncul tren baru yang sangat egois monopoli dana CSR oleh raksasa korporasi. Perusahaan besar seperti BCA dan Semen Gresik lebih memilih mengelola dana tersebut secara mandiri melalui pembentukan universitas atau yayasan internal mereka sendiri. Secara narasi humas, ini terlihat mulia mencerdaskan bangsa. Namun secara substansi, ini adalah bentuk pelarian tanggung jawab langsung terhadap masyarakat lokal. Mereka menggunakan dana yang seharusnya untuk warga sekitar demi membangun imperium pendidikan atas nama merek mereka sendiri. Ini bukan lagi soal pemberdayaan masyarakat terdampak, ini soal cara perusahaan memutar uang mereka sendiri untuk memperkuat citra korporat, sementara sumur warga kering dan akses ekonomi lokal tetap jalan di tempat.
Padahal, parameter dampak negatif sudah jelas jalurnya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Seharusnya ada sinkronisasi antara tingkat kerusakan lingkungan dengan besaran dana kompensasi yang dikucurkan. Namun, jalur ini tampak sengaja dikaburkan oleh birokrasi yang berbelit. Dana CSR yang seharusnya menjadi obat bagi luka sosial dan lingkungan masyarakat justru ditarik ke pusat-pusat kepentingan korporasi dan birokrasi. Kita tidak butuh gedung mentereng atas nama yayasan perusahaan jika warga lokal hanya mendapatkan ampas polusi sebagai menu sehari-hari. (Ade R.)
