Informasiindo.com//Lamongan, 16 Februari 2026 – Salah satu penyakit kronis dalam tata kelola pemerintahan kita adalah kebutaaan massal mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pengawasan dana CSR. Ketika persoalan ini mencuat, yang terjadi adalah tontonan memuakkan: pejabat saling lempar tanggung jawab seperti bermain bola panas. Tidak ada satu pun instansi yang berani pasang badan dan memberikan data yang transparan. Akibatnya, kontroling terhadap penyaluran CSR menjadi nol besar. Perusahaan merasa tidak diawasi, dan birokrasi merasa tidak perlu melapor.
Kengerian ini dikonfirmasi oleh pengakuan mengejutkan dari pihak pengelola CSR sendiri. Mereka menyebut bahwa tidak ada data riil mengenai penyaluran dana CSR hingga tahun 2023. Bahkan, yang lebih gila lagi, setelah tahun 2023 data tersebut benar-benar hilang dari peredaran publik tidak ada transparansi, tidak ada laporan terbuka, semuanya gelap gulita. Rakyat seperti diajak mencari kucing hitam di dalam ruangan tanpa lampu. Tanpa data, bagaimana kita bisa mengukur efektivitas pembangunan? Tanpa transparansi, klaim keberhasilan pembangunan hanyalah fiksi belaka.
Forum-forum diskusi seperti yang kita lakukan hari ini memang ibarat menyalakan sebatang lilin kecil di tengah padang kegelapan sistemik yang luas. Mungkin lilin kecil ini tidak akan sanggup menerangi seluruh wilayah yang sudah terlanjur gelap karena kongkalikong dana industri. Namun, dalam prinsip perjuangan rakyat, yang dihitung bukanlah seberapa terang cahayanya hari ini, melainkan seberapa besar ikhtiar kita untuk tidak diam dan tidak membiarkan kegelapan ini abadi. Kita menolak untuk terus-menerus mengumpat dalam ketidaktahuan, karena di balik kegelapan data itulah, biasanya para perampok hak rakyat sedang berpesta pora. (Ade R.)
