Informasiindo.com - Informasiindo.com//Lamongan, 16 Maret 2026 – Malam ini suasana di kediaman Husen, Wakil Ketua DPRD Lamongan, tampak lebih hidup dari biasanya. Ratusan warga berkumpul dalam agenda Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses Tahap 1 Tahun 2026. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menumpahkan keluh kesah dan harapan mereka langsung kepada wakil rakyat di tingkat kabupaten.
Dalam sambutannya yang lugas, Husen menegaskan peran penting legislatif dalam struktur pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi untuk mengusulkan program-program pembangunan. Namun, ada pesan menarik yang ia sampaikan terkait pemberdayaan ekonomi lokal. Husen menyatakan bahwa pihak DPC membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat atau pengusaha lokal di daerah pemilihan beliau yang ingin berkontribusi. Ia mempersilakan warga untuk mengajukan CV guna mengikuti pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang ada. Meski demikian, ia memberikan catatan tebal bahwa segala proses harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Hal ini ditekankan agar transparansi tetap terjaga dan tidak memicu perselisihan atau permasalahan hukum di kemudian hari.
Salah satu poin yang memicu diskusi hangat dalam pertemuan tersebut adalah kondisi infrastruktur, khususnya jalan Baturono. Warga mengeluhkan bahwa wilayah tersebut seolah terabaikan karena tidak pernah tersentuh pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi hal itu, Husen membawa kabar optimistis mengenai program Jalan Mantap dan Alus Lamongan atau Jamula. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program Jamula bisa mencapai minimal 80 persen pada tahun 2028 mendatang, sehingga ketimpangan infrastruktur antarwilayah dapat segera teratasi.
Namun, fokus utama Husen tahun ini ternyata bukan hanya soal jalan. Ia menegaskan bahwa dalam satu tahun ke depan, prioritas besar akan diarahkan pada urusan air. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Daerah Lamongan akan segera melakukan kajian mitigasi bencana yang lebih komprehensif. Pasalnya, Lamongan menghadapi tantangan unik yang keduanya berkaitan erat dengan air, yakni bencana banjir saat musim hujan dan kekeringan ekstrem saat musim kemarau.
Husen memaparkan bahwa pada tahun 2026 ini, Kabupaten Lamongan wajib memiliki rancang bangun atau masterplan yang matang untuk menyelesaikan masalah air secara permanen. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam penanganan air adalah banyaknya pihak yang terlibat. Banyak waduk atau tempat penampungan air di Lamongan yang kewenangannya terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Sebagai contoh konkret, Husen menyoroti masalah kronis di kawasan Bengawan Jero. Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Banjir yang kerap merendam kawasan Bengawan Jero sebenarnya merupakan air kiriman yang datang dari wilayah hulu. Oleh karena itu, diperlukan masterplan yang mampu mengintegrasikan kebijakan antarinstansi agar penanganan banjir dan kekeringan tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lamongan. (Ade R.)
