Informasiindo.com - Informasiindo.com//LAMONGAN – Wajah Lamongan saat ini bisa dilihat dari satu tahun perjalanan pemerintahan Bupati Yuhronur Effendi dan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham), yang terpilih secara elektoral dan dilantik pada 20 Februari 2025. Pada saat yang sama, di tataran nasional terjadi berbagai perubahan dinamika politik dalam transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto. Perubahan tersebut mencakup relasi pusat-daerah, model pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, hingga penguatan konsepsi nasionalisme yang melahirkan Retreat Kepala Daerah dengan dampak langsung bagi upaya memajukan daerah.
Kebijakan untuk Siapa?
Salah satu akibat yang langsung dirasakan Yes-Dirham adalah kebijakan nasional tentang efisiensi pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, mereka mengusung tema “Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pengembangan Industri Sektor Unggulan Melalui Perluasan Pasar dan Daya Saing Regional”, dengan pengelolaan keuangan yang harus serba irit. Hampir seluruh sektor terdampak, mulai dari belanja pegawai hingga belanja modal pembangunan infrastruktur. Menurut laman website BPKAD Kabupaten Lamongan, konsekuensinya adalah defisit anggaran sebesar 10 Milyar Rupiah.
Setiap kebijakan pemerintah kerap memunculkan dugaan, karena narasi untuk kepentingan masyarakat semakin sulit dipercaya. Sebagian masyarakat melihat bahwa kebijakan seringkali menjadi kemenangan kelompok tertentu berkat relasi dan kepentingan. Paradoks dualisme kerap muncul: dinyatakan untuk pembangunan dan ketertiban, namun masyarakat merasakan pengusiran; diklaim untuk kesejahteraan, tapi justru berisi pencitraan pribadi dan kelompok.
Oleh karena itu, program-program yang dihasilkan tidak hanya harus dilihat dari data statistik, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mampu mendorong transformasi bagi masyarakat miskin agar bergeser ke kelas menengah, meningkatkan kapasitas masyarakat, memudahkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan tempat tinggal yang layak. Pada akhirnya, kebijakan harus membawa harapan bagi seluruh masyarakat Lamongan, bukan hanya untuk kelompok tertentu atau tim sukses.
Pemerintahan seharusnya berperan sebagai keluarga besar (integrated governance) yang memberikan kesejahteraan. Secara prinsip, kepala daerah harus memiliki political will untuk menjamin kesejahteraan dasar warga, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Penguatan mekanisme kebijakan publik yang berorientasi kesejahteraan menjadi kunci untuk mengendalikan masalah seperti lemahnya rasa memiliki, kecenderungan merendahkan hukum, dan lemahnya rasa percaya diri masyarakat.
Prestasi atau Stagnasi
Tagline Yes-Dirham “Menjaga Amanah, Menuntaskan yang Tertunda” dari kampanye masih terngiang di benak warga, mengingat masih ada pekerjaan yang belum selesai di periode pertama Bupati Yuhronur. Di periode kedua bersama Dirham Akbar Aksara, mereka melanjutkan dan memperkuat visi misi dengan tagline “Mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”.
Program-program yang dijalankan adalah kelanjutan dan penguatan dari periode sebelumnya, antara lain PERINTIS, Lamongan Nyantri, Lamongan Generasi Emas, RAMAH SHINTA, Lamongan Emas, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Suces, Yakin Semua Sejahtera, JAMULA Mantap, Lamongan Menyala, Lamongan Tangguh, Lamongan Hijau, Desa Pintar, dan Transformasi Digitalisasi Publik.
Di tengah pengetatan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional, berbagai media melaporkan capaian kinerja yang disebut sebagai prestasi satu tahun Yes-Dirham. Antara lain, penyerapan tenaga kerja hampir dua ribu orang, ratusan wirausaha muda baru, puluhan UMKM naik kelas, 49 produk menembus pasar ekspor, 474 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berbadan hukum, produksi padi mencapai 1.335.099 ton, produksi perikanan 129.790 ton, penyaluran 7.598 beasiswa dari SD hingga S2, aktivasi RSUD Ki Ageng Brondong, kemantapan jalan kabupaten mencapai 60 persen, penyaluran 20.135 bantuan bencana banjir, hampir empat juta wisatawan mengunjungi destinasi wisata, serta program MBG yang berjalan di berbagai lembaga pendidikan.
Secara statistik, capaian tersebut bisa dianggap prestasi. Namun, masyarakat tidak hanya melihat angka, melainkan bagaimana perubahan dan peningkatan kesejahteraan dirasakan secara riil. Di berbagai media sosial masih terdengar suara kekhawatiran masyarakat: sulitnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), banyak UMKM yang belum terbina, struktur PDRB yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30 persen, kurangnya informasi kongkrit tentang kesenjangan dan kemiskinan, beberapa sekolah negeri yang masih menarik pungutan dengan dalih infaq, angka putus sekolah yang belum terdeteksi dengan baik, banjir tahunan yang berulang, kualitas RSUD Ki Ageng Brondong yang belum mampu bersaing dengan rumah sakit swasta, serta infrastruktur jalan berlubang yang masih menjadi penyebab kecelakaan.
Berhenti Memoles Diri
Di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi, masyarakat semakin berani dan cerdas dalam mengulas data, fakta, serta menyampaikan pikiran dan kritik tajam—mereka yang disebut sebagai netizen. Karenanya, jika ada masyarakat yang menyebut pemerintahan Yes-Dirham tidak berbeda dengan sebelumnya atau stagnan, hal itu tidak bisa disalahkan, karena itu adalah suara yang mencerminkan kenyataan di lapangan.
Ramadhan merupakan bulan kemuliaan yang penuh berkah. Alangkah indahnya jika di bulan ini, duet Yes-Dirham melakukan pengakuan terbuka saat bersafari Ramadhan bersama masyarakat akar rumput bahwa dalam satu tahun ini masih belum memberikan yang terbaik. Mereka seharusnya mau menerima segala kritik dan masukan, daripada terus memoles citra untuk kepentingan elektoral 2030, padahal dinamika politik masih penuh ketidakpastian—terutama jika Pilkada 2030 tidak lagi diadakan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD.
Penulis adalah Direktur LP3M (Lembaga Pengkajian Pemberdayaan dan Pengaduan Masyarakat) Lamongan.
(*)
