Informasiindo.com - Informasiindo.com//Lamongan, 22 Februari 2026 – Skandal kredit macet di Bank Daerah Lamongan (BDL) bukan sekadar masalah kerugian finansial, melainkan potret nyata ketidakadilan sosial. Di satu sisi, pelaku UMKM di Lamongan seringkali harus berdarah-darah hanya untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp20 juta hingga Rp50 juta. Mereka wajib melewati proses survei yang ketat, analisis kelayakan usaha yang mendalam, hingga jaminan aset yang nilainya jauh melampaui pinjaman. Sedikit saja telat membayar, petugas bank akan datang menagih dengan surat peringatan yang kaku.
Namun, wajah BDL berubah drastis saat berhadapan dengan elit politik. Standar prudent (kehati-hatian) perbankan seolah menguap begitu saja. Bagaimana mungkin pinjaman bernilai Rp5 miliar bisa cair tanpa pengawasan aset jaminan yang memadai? Muncul pertanyaan besar mengenai nilai collateral (agunan) yang dijaminkan para pejabat tersebut. Apakah nilai taksirannya digelembungkan (mark-up) ataukah ada jaminan nama besar yang lebih sakti daripada sertifikat tanah?
Kuat dugaan bahwa nama-nama keluarga pejabat yang tercantum dalam daftar kredit macet tersebut hanyalah tameng bagi aktor intelektual di baliknya untuk menyedot likuiditas bank. Skema ambil lalu lupakan ini adalah penghinaan bagi ribuan pedagang pasar dan pengusaha kecil Lamongan yang selama ini patuh menyetorkan bunga demi menjaga kredibilitas mereka di mata bank.
Kondisi ini menciptakan jurang yang lebar rakyat kecil dipaksa taat aturan, sementara para penguasa dan koleganya menggunakan BDL layaknya mesin ATM pribadi tanpa kewajiban mengembalikan. Jika otoritas pengawas perbankan tidak segera turun tangan membongkar siapa yang mengintervensi sistem analis BDL, maka kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah ini terancam runtuh. BDL yang seharusnya menjadi Bank milik rakyat kini terlihat lebih mirip Bank milik kroni. (Ade R.)
