LAMONGAN/12-Jan-2026– Isu banjir tahunan yang merendam kawasan Bengawan Jero kembali memanas. Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar diskusi terbuka bertajuk Lamongan Darurat Banjir yang bertempat di Warung Joglo Mbak Uyuk, Sukorejo, Turi, Lamongan.
Diskusi ini menjadi wadah tumpah ruahnya aspirasi dari para tokoh masyarakat, Aliansi Bengawan Jero, kepala desa, hingga petani yang selama ini menjadi korban terdampak paling parah.
Dalam sesi pembuka, moderator menegaskan bahwa banjir di lima kecamatan di Lamongan telah menjadi agenda tahunan yang ironisnya tidak kunjung mendapatkan penanganan serius dari pemangku kebijakan.
Khamim, salah satu petani terdampak, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai dampak ekonomi. Ia mencatat setidaknya 20.000 hektar lahan mulai dari Babat hingga perbatasan Gresik terendam banjir. Hal ini sangat memukul ekonomi warga dan mengancam ketahanan pangan di Lamongan. Namun, penyelesaiannya harus berkolaborasi dengan Kabupaten Gresik, yang sering kali menjadi persoalan penghambat setiap kali terjadi banjir.
Para kepala desa yang hadir juga menyuarakan kegelisahan yang sama. Mereka menyatakan bahwa setiap desa harus bahu-membahu mempersiapkan diri, namun tetap membutuhkan aksi nyata dan konkret dari pemerintah setelah diskusi ini.
Kritik tajam pun muncul mengenai seringnya terjadi lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga BBWS. Bahkan, pemerintah pernah memberikan bantuan pompa namun tidak disertai dengan biaya operasionalnya, sehingga bantuan tersebut berhenti berfungsi pada titik itu saja. Selain itu, peserta diskusi menyoroti banyaknya urusan politik yang masuk ke dalam persoalan pembangunan dam serta irigasi yang seharusnya menjadi solusi teknis.
Menutup diskusi tersebut, moderator menyimpulkan dan menekankan agar BNPB dan BPBD bergerak cepat menangani banjir di Lamongan. Hal ini mendesak dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi permasalahan yang sama serta untuk meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Berdasarkan beberapa kajian, solusi utama dari permasalahan ini diyakini berada pada kebijakan dan tindakan nyata dari BNPB dan BPBD.
