Informasiindo.com - Informasiindo.com//Lamongan, 12 Februari 2026 – Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Lamongan, Amalan, meluapkan keresahannya terkait kondisi fasilitas kesehatan di wilayah terdampak banjir. Dalam rapat koordinasi LPBI NU siang ini 12 Februari 2026, ia secara terbuka melontarkan gugatan moral terhadap minimnya dukungan layanan kesehatan bagi warga di beberapa kecamatan seperti Turi, Kalitengah, dan Karangbinangun yang sudah dua bulan lebih terendam air.
Amalan menyoroti betapa sulitnya akses kesehatan di tengah genangan banjir yang tak kunjung surut. Salah satu poin utama yang ia singgung adalah efektivitas mobil sehat yang menjadi program unggulan pemerintah. Di lapangan, mobil-mobil tersebut justru kesulitan menemukan akses jalan yang bisa dilalui akibat ketinggian air. Menurutnya, kendaraan darat tidak bisa lagi diandalkan sepenuhnya ketika infrastruktur jalan sudah berubah menjadi sungai. Hal ini menciptakan hambatan besar saat ada warga yang jatuh sakit dan membutuhkan evakuasi segera ke fasilitas medis.
Keresahan Amalan semakin memuncak ketika membahas kerumitan regulasi yang dirasa tidak berpihak pada kondisi darurat bencana. Ia menceritakan kejadian di mana ada warga sakit yang dibawa ke salah satu Rumah Sakit di Karangbinangun, namun pihak rumah sakit tetap mengharuskan adanya surat rujukan dari puskesmas. Padahal, lokasi puskesmas sangat jauh dari pemukiman warga yang terisolasi banjir, ditambah lagi dengan keterbatasan kendaraan operasional yang memadai. Prosedur birokrasi yang kaku ini dianggap sangat tidak manusiawi mengingat kondisi geografis yang sedang lumpuh.
Melihat fakta tersebut, Amalan secara tegas menuntut adanya solusi nyata misalnya pengadaan perahu sehat atau sarana transportasi air medis lainnya. Menurutnya, di saat jalanan tertutup banjir selama berbulan-bulan, perahu adalah satu-satunya jawaban logis agar layanan kesehatan bisa menjangkau pelosok desa. Keberadaan perahu sehat ini diharapkan bisa menjadi pengganti mobil sehat yang kini tak berdaya menghadapi terjangan air, mengingat ini adalah bencana yang hampir setiap tahun terjadi.
“Saya cuma berharap saya jadi orang kaya, akan saya bangunkan klinik mengapung”. Kelakar Amalan memecah suasana mengundang tawa peserta rapat.
Penderitaan warga tidak berhenti pada urusan orang sakit saja. Amalan juga mengungkapkan betapa peliknya proses pemakaman ketika ada warga yang meninggal dunia di tengah banjir. Ketiadaan lahan kering dan sulitnya mobilisasi jenazah menambah duka mendalam bagi keluarga korban. Kondisi ini seolah mempertegas bahwa pemerintah daerah kurang hadir dalam memberikan mitigasi bencana yang komprehensif, khususnya dari aspek kesehatan dan layanan sosial dasar.
Menutup pernyataannya, Amalan melontarkan pertanyaan reflektif tentang ke mana warga harus mencari keadilan atas kondisi ini. Ia merasa perhatian pemerintah terhadap fasilitas kesehatan di daerah terdampak banjir sangat minim dan terkesan membiarkan warga berjuang sendirian melawan dampak bencana yang berkepanjangan. Gugatan ini bukan sekadar kritik, melainkan tuntutan agar ada perbaikan sistemik dalam penanganan bencana di Lamongan, sehingga nyawa warga tidak lagi terancam oleh rumitnya birokrasi dan minimnya fasilitas transportasi darurat di medan banjir. (Ade R.)
