Informasiindo.com - Informasiindo.com//Lamongan, 16 Februari 2026 – Logika sehat masyarakat Lamongan sedang dihina habis-habisan oleh angka-angka yang tidak masuk akal. Bappeda menyatakan bahwa perolehan CSR hanya berkisar di angka 6,5 Miliar Rupiah. Mari kita berhitung secara kasar: dengan ratusan perusahaan skala besar dan menengah yang mengeruk kekayaan alam dan tenaga kerja di Lamongan, apakah angka 6,5 Miliar itu masuk akal? Itu adalah angka yang sangat kerdil, bahkan mungkin lebih kecil dari biaya operasional satu perusahaan besar dalam sebulan. Kejanggalan ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif, tapi aroma busuk manipulasi.
Benang merahnya mulai terlihat jelas: Perda CSR sudah terbit sejak 2013, namun hingga detik ini, Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pelaksana teknis sengaja tidak pernah diterbitkan. Mengapa? Karena tanpa Perbup, tidak ada aturan main yang mengikat. Tanpa Perbup, para pemain bisa bergerak di area abu-abu. Anehnya, meski payung hukum teknisnya tidak ada, tiba-tiba dibentuk Tim Khusus yang diisi oleh unsur pemerintah, eksekutif, pengusaha, hingga akademisi. Tim apa ini sebenarnya? Jika tidak ada aturan mainnya, maka tim ini bekerja atas dasar apa? Ini adalah anomali birokrasi yang patut dicurigai sebagai alat legalitas untuk mengamankan aliran dana di bawah meja.
Puncak dari segala kejanggalan ini adalah pengakuan tentang adanya titipan dana CSR untuk kebutuhan setiap dinas, seperti program green and clean, pengadaan ambulans di RSUD, dan kebutuhan lainnya yang seharusnya didanai APBD. CSR telah berubah fungsi menjadi dana taktis pejabat, bukan lagi dana sosial warga. Dan ketika ada aktivis atau masyarakat yang mencoba menarik benang kusut ini, mereka justru dihadapkan pada tawaran ambigu: sejumlah uang sebagai uang damai agar mereka berhenti bersuara. Ini adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang mereka sembunyikan. CSR kita tidak sedang sakit, ia sedang dirampok secara sistematis! (Ade R.)
