Sidoarjo//informasiindo.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) peringati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dengan melakukan aksi turun ke jalan pada Selasa (9/12/2025) pagi tadi.
Dalam aksi unjuk rasa peringatan Hakordia tersebut, ratusan massa yang didominasi kalangan muda tersebut selain bertujuan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), aksi merek juga dimaksudkan untuk menyuarakan berbagai sikap ketidakpuasan warga Sidoarjo terkait merosotnya komitmen pemberantasan korupsi selama hampir setahun pemerintahan Subandi – Mimik.
Para peserta aksi unjuk rasa dimulai dengan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo.Tak kurang dari setengah jam peserta aksi melakukan orasi di atas mobil komando.
Mereka menyoroti lemahnya kinerja Aparat penegak hukum (APH) dalam merespon aduan/laporan masyarakat sekaligus menangani berbagai dugaan perkara korupsi yang terjadi selama hampir setahun pemerintahan Bupati Subandi.
“Kita semua tahu dalam satu tahun terakhir, berbagai kebijakan Bupati Subandi justru memperlemah upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi.Berbagai elemen masyarakat sudah berulangkali melapor,bahkan tak sedikit yang membantu memberikan data-data konkret terkait berbagai dugaan penyimpangan,tapi kenapa kalian tak segera melakukan upaya apapun!” teriak salah seorang orator.
Setelah puas menumpahkan berbagai ungkapan kekesalan,massa peserta aksi selanjutnya bergeser melakukan aksi orasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Di depan pintu gerbang kantor Pemkab Sidoarjo, mereka kembali secara bergantian menyampaikan berbagai kekecewaan terkait krisis kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo. Para pengunjuk rasa menuntut perubahan total tata kelola pemerintahan dimana selama kurun waktu setahun ini dirasa amburadul , selain itu mereka juga menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa kompromi.
Husein, salah satu kordinator aksi demo dalam orasinya dengan suara lantang menegaskan bahwa Sidoarjo hari ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan.Rakyat melihat dan merasakan langsung bagaimana infrastruktur dibiarkan tak terurus, banjir merendam jalan raya protokol hingga pemukiman warga, banyaknya jalan rusak yang tidak tertangani dan tidak sedikit menelan korban pengguna jalan, dan layanan dasar yang berjalan setengah hati.
“Hari.ini masyarakat Sidoarjo bisa melihat,merasakan,bahkan menilai secara langsung kondisi pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Proyek-proyek publik molor, tanpa penjelasan, tanpa transparansi, dan tanpa evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan, ” tegas Husain dengan suara lantang.
Husein juga pertanyaan statemen Bupati Sidoarjo terkait melindungi OPD saat sidak di salah satu proyek. Statement Bupati Subandi tersebut diucapkan setelah mengatakan kecewa dengan banyaknya proyek yang menelan anggaran besar ditemukan tidak bekerja secara profesional.
“Tapi bersamaan itu pula Subandi dengan tegas mengatakan bahwa dengan semua kondisi proyek ini saya harus segera melakukan langkah untuk menyelamatkan OPD-OPD (Dinas-dinas-red).Ini statemen apa? Apa maksudnya menyelamatkan OPD OPD? Kenapa OPD harus diselamatkan bila mereka sudah bekerja dengan benar?Hanya pemimpin Goblok yang berkata seperti itu?” teriak Husein yang disambut teriakan peserta aksi unjuk rasa dengan kata setuju .
Sementara itu, janji bupati tentang master plan pembangunan dan penanganan banjir yang diharapkan ada sejak awal periode justru baru dijanjikan rampung tahun 2026, hal itu menunjukkan betapa buruknya perencanaan di meja kekuasaan.
“Janji politik yang dulu digembar-gemborkan kini tinggal slogan kosong. Perbaikan infrastruktur, Master plane pengaman banjir, penataan wilayah, hingga peningkatan layanan dasar tak kunjung diwujudkan, yang muncul justru hilangnya kepercayaan rakyat, karena di balik layar pemerintahan terjadi disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati sebuah konflik internal yang akhirnya dibayar mahal oleh masyarakat dalam bentuk stagnasi kebijakan dan mandeknya pembangunan”, pungkasnya. (NK/Red)
