Informasiindo.com - LAMONGAN – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kejahatan ekonomi, serta pemulihan kerugian negara. Namun, implementasinya dinilai perlu diimbangi dengan kepastian hukum, pengawasan ketat, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.
Pandangan tersebut disampaikan Sigit Siputra Angga P, S.H., M.H., yang menyoroti sejumlah aspek hukum dalam penerapan regulasi perampasan aset. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengembalian aset negara, tetapi juga harus memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, profesional, dan akuntabel.
Ia menilai, perampasan aset dapat menjadi instrumen strategis untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak kejahatan. Meski demikian, pelaksanaannya harus didasarkan pada bukti yang kuat, penelusuran asal-usul harta yang akurat, serta proporsionalitas antara nilai aset yang dirampas dengan kerugian atau keterkaitan tindak pidana.
Tanpa parameter yang jelas, kewenangan perampasan aset berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki aset melalui transaksi sah.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Mekanisme tersebut dinilai dapat mempercepat upaya pemulihan aset negara. Namun, kewenangan yang besar juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan dan kontrol yudisial yang memadai.
Sigit menekankan, pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam memastikan mekanisme perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kejelasan prosedur, transparansi, serta ruang bagi pihak yang terdampak untuk mengajukan pembelaan dinilai harus menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
Selain itu, perlindungan terhadap hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 juga perlu menjadi landasan. Ia mengingatkan agar penerapan undang-undang tersebut tetap menjunjung prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.
Perlindungan tidak hanya diperlukan bagi pihak yang menjadi objek perampasan, tetapi juga bagi pihak ketiga yang beritikad baik atau bona fide third party. Hal ini penting untuk mencegah pemilik aset yang memperoleh harta melalui transaksi sah turut dirugikan akibat keterkaitan aset dengan perkara pidana pihak lain.
Di sektor usaha, kejelasan mengenai tindak pidana asal atau predicate crime, serta parameter penentuan aset yang dapat dirampas, dinilai turut menentukan kepastian hukum bagi dunia korporasi.
Rumusan aturan yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir dikhawatirkan memicu kekhawatiran pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sah. Karena itu, batasan kewenangan dan prosedur hukum yang terukur dinilai penting untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif.
Sigit menilai, pengesahan regulasi perampasan aset patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat sistem hukum nasional. Namun, keberhasilannya tidak semata-mata diukur dari besarnya aset yang berhasil dikembalikan kepada negara, melainkan juga dari kemampuan aparat dalam menerapkan aturan secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara.
Ia juga mengingatkan individu maupun korporasi agar semakin memperhatikan tata kelola aset, kepatuhan hukum, serta dokumentasi kepemilikan yang sah sebagai langkah mitigasi risiko di tengah penguatan instrumen penegakan hukum.
Dengan demikian, regulasi perampasan aset diharapkan mampu menjadi instrumen pemberantasan kejahatan yang efektif tanpa mengesampingkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.




